Jakarta, 27/04 (Puslitbang 1) - Musyawarah Nasional (Munas) Hisab dan Rukyat yang diselenggarakan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama pada tanggal 25 April 2012 di Operation Room Gedung Kementerian Agama akhirnya menyepakati sejumlah poin penting terkait upaya penetapan awal bulan Qamariyah. Salah satu diantaranya adalah kesepakatan untuk membuat kalender Islam yang tunggal. Selama ini berbagai ormas keagamaan Islam di Indonesia membuat kalender berdasarkan metode ilmu hisab/falak masing-masing, hal ini terbukti berpotensi melahirkan sejumlah perbedaan yang cukup krusial, khususnya terkait penetapan awal Ramadhan dan awal Syawal.

Munas ini dihadiri sejumlah narasumber yang diundang untuk menyampaikan berbagai pandangannya terkait hisab dan rukyat yaitu KH. Ma’ruf Amin (MUI), KH. Ghozali Masroeri (PBNU), KH. Saefudin Amsir (PBNU), Dr. Abd. Fattah Wibisono (PP Muhammadiyah), DR. Makrifat Iman (PP Muhammadiyah), DR. H. Moedji Raharto (Bosscha-ITB), dan Cecep Nurwendaya, M.Si (Planetarium-Jakarta). Munas juga dihadiri oleh 90 peserta terdiri dari para pakar astronomi dan fukoha, pimpinan pesantren, serta para pengurus/pimpinan ormas keagamaan. Pada sesi awal dialog beberapa peserta nampak pesimis karena masing-masing pihak khususnya dari NU dan Muhammadiyah mempertahankan metodenya masing-masing. Perwakilan NU bertahan pada rukyat bil fi’li sementara Muhammadiyah bertahan dengan wujudul hilal (hisab). Namun menjelang sesi akhir, dengan berbagai argumen dan pengalaman di beberapa Negara mayoritas muslim lain tentang penetapan awal bulan qomariyah, akhirnya peserta dapat menyepakati keinginan untuk penyatuan kalender Islam yang bersifat tunggal.

Sementara itu terkait penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah yang selama ini merupakan persoalan yang cukup krusial, meskipun kriteria dan meknismenya saat ini belum bisa disepakati, namun dari ungkapan beberapa tokoh yang hadir nampaknya upaya penyatuan kriteria dan mekanisme penetapan itu sangat mungkin disepakati dengan syarat adanya pertemuan yang lebih fokus dan intens di masa yang akan datang dengan difasilitasi oleh Kementerian Agama. Dr. Abd. Fattah Wibisono yang hadir sebagai salah satu narasumber menyatakan bahwa dari sejarah panjang pengalaman Muhammadiyah selama ini ternyata aplikasi penetapan awal bulan qamariyah bersifat kontekstual sehingga penetapan kriteria bagi Muhammadiyah sangat mungkin juga bisa berubah. Sementara menurut KH. Ma’ruf Amin untuk keputusan NU saat ini juga telah mengalami perkembangan, yaitu NU menerima metode imkanur rukyat pada penolakan kesaksian (rukyat) yang tidak memenuhi syarat imkanur rukyat, artinya saat ini tidak ada pandangan yang tidak mungkin untuk tidak bisa dikompromikan.

Wakil Menteri Prof. Nasaruddin Umar yang menutup kegiatan Munas sangat menyambut baik apa yang berhasil dirumuskan dan disepakati dalam Munas. Dalam sambutannya beliau menyatakan bahwa Kementerian Agama akan menindaklanjuti beberapa keputusan Munas ini sehingga nantinya segala yang diharapkan dari hasil Munas dapat terealisasi. [AJW]

Jakarta,25/04 (Puslitbang 1) - Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan bahwa metode hisab dan rukyat adalah saling melengkapi, sehingga tidak layak dipertentangkan. Menag juga menyebut bahwa proses penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah di Negara-negara yang mayoritas muslim tidak ada satupun yang penentuannya dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu, melainkan dilakukan oleh pemegang otoritas yaitu pemerintah. Hal tersebut dikemukakan Menag saat membuka membuka kegiatan Musyawarah Nasional Hisab Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah yang diselenggarakan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama bertempat di Operation Room lt.3 gedung Kementerian Agama, Rabu 25 April 2012. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan ormas-ormas Islam, para pimpinan pesantren, dan para ahli astronomi dari berbagai lembaga.

Menteri Agama mengharapkan bahwa forum Munas ini dapat memiliki kontribusi kongkrit bagi penyatuan kalender hijriah Islam. Adanya perbedaan lebaran ternyata disamping ada dampak ekonomi, juga berpeluang untuk dipolitisasi. Untuk itu pada tahun ini dan seterusnya diharapkan tidak ada lagi perbedaan, jika ada perbedaan berikan mandat pada pemerintah untuk menjadi penengah.

Kepala Badan Litbang dan Diklat Prof. DR. Abdul Djamil, MA menyatakan bahwa Munas diselenggarakan dalam rangka mencari solusi atas perbedaan dalam penetapan awal Ramadhan dan Syawal yang selama ini sering terjadi. Jika mau diklasifikasikan, cara penentuan awal bulan oleh umat Islam selama ini umumnya dilakukan dengan menggunakan salah satu dari tiga macam cara yaitu: Wujudul Hilal (hisab), Imkanur Ruyah, dan Rukyat bil fi’li. Perbedaan cara penetapan ini berpotensi mengganggu kenyamanan ibadah bagi kalangan yang berbeda dalam menetapkan puasa dan lebaran, sehingga dikhawatirkan juga mengganggu kerukunan antar mereka.

Terkait penetapan awal bulan qamariyah ini, KH. Ma’ruf Amin (MUI) mengatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia dalam keputusannya melalui ijma' ulama Komisi Fatwa tahun 2003 dan fatwa MUI tahun 2004 memutuskan bahwa penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah adalah dengan rukyat dan hisab. KH. Ma’ruf Amin mengharapkan agar masing-masing pihak dapat berdiskusi secara bijaksana dan mau menerima metode yang relatif akan bisa diterima semua pihak. Apabila masih tetap terjadi perbedaan penetapan awal bulan, maka seharusnya menurut pandangan para ulama, terutama dari kalangan Syafi’iyah, penetapannya adalah dilakukan oleh pemerintah. Dalam rangka menghindari terjadinya kesalahpahaman atas perbedaan-perbedaan yang ada, KH. Ma’ruf Amin mengatakan perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat luas agar memahami perbedaan-perbedaan tersebut secara tepat dan tidak mudah dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu untuk memecah-belah umat Islam.

Selain KH. Ma’ruf Amin, sejumlah narasumber yang hadir dalam Munas ini antara lain, KH. Ghozali Masroeri (PBNU), KH. Saefudin Amsir (PBNU), DR. Fattah Wibisono (PP Muhammadiyah), DR. Makrifat Iman (PP Muhammadiyah), DR. H. Moedji Raharto (Bosscha ITB), dan Cecep Nurwendaya, M.Si (Planetarium-Jakarta).

Lampung,20/04 (Puslitbang 1) -  ‘Tabik pun...’ (permisi).... disambut peserta dengan jawaban ‘iya pun’ (silakan).....sapaan khas Lampung membuka key note speech yang disampaikan Dr. Imam Tholkhah, MA. Plh.Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat saat membuka Workshop Pengembangan Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Konsultan BP4 dan Penyuluh di Berbagai Komunitas. Beliau menyampaikan bahwa keluarga sakinah terbentuk karena adanya pengakuan kesetaraan, saling menghormati suami istri dalam keluarga. Untuk membentuk keluarga sakinah, peran penghulu, penyuluh, dan konselor BP4 mempunyai peran strategis untuk mensosialisasikan nilai-nilai dalam rangka membentuk keluarga sakinah.

Workshop ini dipandang penting  mengingat semua peserta yang hadir merupakan  ujung tombak dalam memperkuat ketahanan keluarga. Kegiatan ini dilangsungkan pada tanggal 18-20 April 2012 di Hotel Grand Anugerah, Bandar Lampung. Harapannya workshop ini memberikan manfaat yang besar kepada keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Atau dalam bahasa lain keluarga bahagia, nyaman, sejahtera.

Drs. H. S. Riyadi, M.Ag. Kepala  Kantor Kementerian Agama Kota Lampung menyampaikan dalam pembukaan acara bahwa melalui workshop ini menghendaki keluarga yang bahagia, saling hormat menghormati antara laki-laki dan perempuan. Harapannya penghulu, konselor BP 4 dan penyuluh yang mengikuti kegiatan ini mampu menyosialisasikan, memberikan pemahaman tentang keluarga sakinah kepada  masyarakat di Bandar Lampung.

Workshop ini merupakan kegiatan pertama dari rangkaian Workshop Pengembangan Wawasan Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan yang dilaksanakan Puslitbang Kehidupan Keagamaan Balitbang dan Diklat Kementerian Agama bekerja sama dengan Rahima Pusat Pendidikan dan Informasi  Islam tentang Hak-hak Perempuan. Pada tahun 2011 workshop serupa telah dilaksanakan di tiga daerah yaitu Sukabumi Jawa Barat, Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bangkalan Madura Jawa Timur. Pada tahun ini workshop akan dilaksanakan di empat wilayah yaitu Kota Bandar Lampung, Palembang, Medan, dan Tanjung Pinang. Workshop diikuti 30 orang peserta meliputi 10 orang Kepala  KUA, 10 orang penyuluh termasuk penyuluh non Muslim, 4 orang Konselor BP4 dan didukung 6 orang dari Kementerian Agama Kota Bandar Lampung selaku panitia. Seluruh peserta dan panitia berasal dari Kota Bandar Lampung.

Perkembangan kehidupan keagamaan akhir-akhir ini di Indonesia menunjukkan gejala yang perlu mendapat perhatian serius. Muncul berbagai aliran, faham, atau gerakan keagamaan yang unik, eksklusif, radikal maupun konstruktif dan inovatifbagi perkembangan kehidupan beragama di Indonesia. Fenomena sosial di Indonesia menunjukkan adanya pluralitas agama dan aliran-aliran keagamaan, tidak saja eksternal antar agama, tetapi juga internal agama-agama yang semuanya tumbuh dan berkembang dengan karakternya masing-masing. Tema inilah yang dipilih sebagai tema Penelitian Kompetitif Kehidupan Keagamaan di Indonesia Tahun 2012, yang diselenggarakan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan.

Kirimkan proposal penelitian ke Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jl MH. Thamrin No. 6 Lt. 19 Jakarta Pusat Telp/Fax: 021- 3920421. Soft copy dapat dikirimkan melalui email:

CLOAKING , CLOAKING , CLOAKING
Baca petunjuk lengkapnya disini.

(*) Ralat email yang ada di buku Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Kompetitif Kehidupan Keagamaan : SEHARUSNYA ' CLOAKING ' bukan ' CLOAKING '