MATARAM--Umat Islam tidak terbiasa hidup tertantang untuk memeras  otak memutar aset ekonomi yang ada. Etos wiraswasta atau wirausaha umat  islam memang masih lemah. Ini ditegaskan Kepala Badan Litbang dan Diklat  Kementerian Agama Prof Dr. H. Abdul Djamil, MA pada Rangkaian Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural antar Pemuka Agama  Islam Pusat dan  Daerah, bertajuk Merajut Mozaik Keragaman Melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Keumatan di Mataram, NTB, Selasa (5/10).

''Bagi sebagian mereka dunia enterpreneurship dianggap mempunyai  resiko kerugian, sehingga mereka enggan untuk berkecimpung di dalamnya.  Sebagian umat Islam juga menghadapi dilema sikap kehidupan. Faham  Jabariyah atau pasrah masih menghinggapi sebagian kita, sehingga  menghasilkan the culture of poverty,'' papar Abdul Djamil. Selain  itu, dalam hal manajemen menurutnya, harus diakui bahwa dalam berbagai  bidang, manajemen umat Islam terkesan masih belum modern.

MATARAM--Pemberdayaan  umat melalui masjid dinilai sangat efektif. Selain sebagai tempat  beribadah seperti shalat, zikir dan i'tikaf, masjid  juga berfungsi  untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, masjid sebagai pusat dakwah dan pendidikan  serta masjid sebagai tempat pemberdayaan umat dalam arti  luas.

 ''Jelas ini sangat efektif,  seiring dengan upaya kami  mengembalikan fungsi masjid seperti pada masa Rasulullah SAW,'' tandas  Drs.HM Natsir Zubaedi, Sekjen DPP Dewan Masjid Indonesia (DMI) dalam  rangkaian kunjungan ke sejumlah masjid di Mataram, Nusa Tenggara Barat  (NTB) jumat (8/10) dalam rangkaian kegiatan Dialog Pengembangan Wawasan  Multikultural antara pemuka agama dan pimpinan ormas Islam pusat dan  daerah.

Jakarta (Pinmas)--  Wacana pencabutan dan peniadaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No 8 dan No 9 Tahun 2006 yang mengatur izin pendirian rumah ibadah dinilai tergesa-gesa dan emosional. Apalagi, PBM tersebut merupakan hasil kesapakatan para pemuka agama dan pemimpin majelis-majelis agama.

Menurut Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama (Kemenag), Abdur Rachman Mas`ud, justru seharusnya PBM didorong menjadi undang-undang bukan malah ditiadakan. "Jika dicabut ini berarti kemunduran bagi kerukunan umat beragama di Indonesia," jelas dia kepada Republika di Jakarta, Selasa (14/9)

A Brief Review of FKUB National Coordination Assembly

(Rakornas) in 2010

"This year’s Rakornas, (National Coordination Assembly),  holds the theme: The Enhancement of the Capacity and Role of FKUB for a Fair Regional Election and Trusted Regional Leaders. It has a strategic essence in creating a safe, peaceful and prosperous Indonesia in the future through hard work by all parties; Government, local governments, and the society wich includes Forum Kerukunan Umat Beragama (Inter- Religious Harmony Forum)."

The quotation above is from the Minister of Internal Affairs addressed on the opening ceremony of Rakornas  FKUB, held by Directorate General of National Unity and Politics, the Ministry of Home Affairs, in Sahid Hotel, Jakarta, May 25th-27th, 2010.

The event was opened on Tuesday, May 25th, 2010, at 7.30 pm by the Minister of Internal Affairs and attended by the Minister of Religious Affairs. In his speech, The Minister of Religious Affairs, among others, explained the three typologies of FKUB, namely: (1) FKUB with sufficient attention from its local governments, so that they become creative (2) A creative FKUB but with less attention, in terms of funding, and (3) FKUB with no activities because of the lack of attention in terms of  funding and facilities. Observing these three typologies, especially the second and third typology, some efforts should be done addressing both the issue of attention and stewardship. In addition, he hopes that the Rakornas should be able to produce an agreement and direction of all FKUB to help to establish a democratic, mature, cool, and peaceful Regional Election.