Hal lain disampaikan oleh Kapuslitbang Kehidupan Keagamaan, Prof. H. Abd.Rahman Mas’ud, Ph.D, yang bertindak sebagai narasumber diskusi selanjutnya. Mas’ud mengutarakan bahwa implementasi PBM di lapangan memang masih mengalami sejumlah kendala, antara lain: masih sering terjadi perbedaan pemahaman tentang beberapa klausul dalam PBM; perhatian aparat pemerin­tahan daerah tehadap pelaksa­naan PBM ditengarai masih rendah. Di samping itu, respon dari kelompok-kelompok majelis agama sendiri belum seragam dalam pelaksanaan PBM sehingga dapat menimbulkan suasana yang kurang harmonis dalam pola interaksi umat beragama. Selanjutnya menurut Mas’ud,  agenda yang strategis dilakukan pada 5 tahun peringatan lahirnya PBM ini adalah intensifikasi sosialisasi PBM seluas mungkin kepada pihak-berkepentingan.

Diskusi ini mengundang narasumber lain yaitu Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama Drs. H. Abdul Fatah dan Dirjen Kesbangpol Kemendagri. Abdul Fatah menekankan peran penting  dari Forum Kerukunan Umat Beragama tingkat daerah sebagai fasilitator kerukunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Kementerian Agama dengan dukungan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 yang mengatur bagaimana kerukunan dan pemberdayaan tersebut melibatkan berbagai elemen masyarakat dari agama-agama yang eksis di suatu wilayah dalam suatu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Dirjen Kesbangpol Kemendagri lebih memfokuskan bahasan diskusi pada sisi tindak lanjut sosialisasi PBM yang pada implementasinya masih menemukan kendala. Menurutnya, selain pemberdayaan peran FKUB belum maksimal, perlu juga intensifikasi sosialisasi secara terus menerus kepada seluruh aparat terkait termasuk kepada Camat, Kepala Desa, dan masyarakat luas, mengingat amanat PBM belum sepenuhnya dilaksanakan  oleh pemerintah.