EXECUTIVE SUMMARY
PENELITIAN EVALUATIF TERHADAP
WADAH KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 
TINGKAT KECAMATAN DI BERBAGAI DAERAH

A.	Pendahuluan
Pada masa Menteri Agama RI dijabat oleh Bapak Malik Fajar, melalui Bagian Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Umat Beragama, Puslitbang Kehidupan Beragama melakukan kegiatan “Riset Aksi” yang berupaya menampung aspirasi masyarakat terkait dengan pembentukan wadah kerukunan dan ketahanan masyarakat lokal (kecamatan). Wadah dimaksud diharapkan dapat menjadi media untuk mengembangkan potensi kerukunan yang selama ini efektif menjaga keharmonisan masyarakat. 
Program riset aksi ini dilaksanakan sejak tahun 2002 sampai dengan 2006, dan telah dilakukan di 43 kecamatan (tempat), yang difokuskan pada kajian Pengembangan Wadah Kerukunan Antar Umat Beragama dan Ketahanan Masyarakat Lokal. Respon masyarakat terhadap usul atau ide pembentukan Wadah/Forum Kerukunan antar Umat Beragama tingkat kecamatan tersebut paling tidak  terdapat empat macam pendapat yaitu : (1) Setuju dibentuk wadah pada saat itu  juga dengan nama yang telah disepakati, (2) Karena di tempat tersebut sudah ada wadah serupa, maka setuju untuk mengefektifkan wadah yang telah ada tersebut, (3) Walaupun  telah ada wadah serupa karena tidak efektif, maka setuju dibentuk wadah baru, (4) Setuju dibentuk wadah tapi nama wadah, susunan pengurus, maupun kegiatan tidak diputuskan pada saat pertemuan tersebut.
Salah satu potensi konflik yang telah dicatat melalui kegiatan "riset aksi" adalah masalah pendirian rumah ibadat. Hampir di setiap wilayah penelitian terdapat gesekan-gesekan terkait dengan pendirian rumah ibadat. Sehubungan dengan banyaknya permasalahan diseputar pendirian rumah ibadat, maka pemerintah melalui Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri memfasilitasi perubahan/penyempurnaan SKB Menag dan Mendagri Nomor: 1 MDN-MAG/1969 oleh perwakilan Majelis-Majelis Agama Pusat. 

Setelah melalui pembahasan yang intensif, bersifat kekeluargaan dan terbuka dalam sebelas kali putaran pembahasan, sejak Oktober 2005 sampai dengan  Maret 2006, maka pada tanggal 21 Maret 2006 telah ditandatangani Peraturan Bersama Menag dan Mendagri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Wadah Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.
Keberadaan Wadah/Forum Kerukunan Umat Beragama di tingkat kecamatan, memang tidak diatur dalam Peraturan Bersama tersebut. Namun keberadaannya tetap masih bisa dipertahankan jika memang diperlukan. Sampai saat ini keberadaan wadah/forum kerukunan yang ada di kecamatan tersebut belum diketahui perkembangannya secara jelas. Oleh karena itu untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan jelas maka dilakukan kajian/penelitian.
B. Tujuan Kajian/Penelitian
Adapun tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui kondisi dan perkembangan wadah/forum kerukunan yang sudah dibentuk, dan atau yang dijanjikan akan dibentuk pada saat musyawarah antar umat beragama tingkat kecamatan, faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pengembangannya, dan untuk mengetahui respon masyarakat dan pemerintah terhadap keberadaan wadah kerukunan dimaksud.
C.  Lokasi Kajian/Penelitian
Kajian/penelitian ini dilakukan di sebelas wilayah kecamatan pada Propinsi yang berbeda yaitu: 1) Kec. Sosa Kab. Tapanuli Selatan Sumut, 2) Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmaraya Sumbar, 3) Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi, 4) Kec. Cilegon Kota Cilegon Banten, 5) Kec. Banjarmasin Tengah Sulsel, 6) Kec. Pahandut Kota Palangkaraya Kalteng, 7) Kec. Tenggarong Kutai Kertanegara Kaltim, 8) Kec. Bulelelng, Kab. Buleleng Bali, 9) Kec. Lembar Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, 10) Kec. Mandonga Kota Kendari Sultra, 11) Kec. Bitung Tengah Kota Bitung Sulut.

D. Temuan Lapangan
Dari hasil kajian yang dilakukan dapat disampaikan beberapa temuan lapangan sebagai berikut:
1.	Keberadaan Wadah/Forum Kerukunan antar Umat Beragama yang telah terbentuk namun tidak aktif disebabkan ada kekhawatiran sebagian pemuka agama Islam bahwa wadah ini akan merugikan umat Islam dan menguntungkan agama non Islam yang keberadaan mereka sangat minim dari segi jumlahnya. Hal ini terjadi di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmaraya Sumbar;
2.	Walaupun telah berselang selama hampir 2 tahun bahkan 4 tahun dari diadakannya Musyawarah antar Pemuka Agama di Kecamatan Cilegon dan Kecamatan Sosa Tapanuli Selatan, namun wadah yang diharapkan tidak dapat terbentuk Hal ini terjadi disebabkan: 1). keberatan dari MUI dan Pemuka Agama Islam karena penduduk Kecamatan Cilegon dan Sosa mayoritas beragama Islam, 2). kondisi kerukunan umat beragama di Kecamatan Cilegon dan Sosa dianggap sangat kondusif maka tidak perlu ada wadah/forum;
3.	Khusus untuk Kecamatan Bitung, Kota Bitung Sulawesi Utara, keberadaan wadah serupa yang bernama Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA) sudah lama ada, berdasarkan kebijakan Gubernur badan ini telah mendapat dana anggaran dari APBD. Walaupun hasil kesepakatan pemuka agama pada saat pertemuan antar pemuka agama yang difasilitasi Puslitbang Kehidupan Beragama waktu itu (sekarang Keagamaan) wadah/forum dapat diintegrasikan kepada wadah yang sudah ada namun sampai dilakukan kajian ini tidak dapat lagi ditemukan jejak kesepakatan bersama dimaksud;
4.	Keberadaan Forum/Wadah Kerukunan antar Umat Beragama yang sudah terbentuk lengkap dengan perangkat pengurus, program, visi, misi dan pernah berjalan dengan dukungan dana stimulan dari Puslitbang Kehidupan Keagamaan namun nampaknya kegiatan ini terhenti disebabkan kurangnya kreatifitas pengurus mencari jalan untuk mengembangkan keberadaannya dengan alasan tidak ada dana dan kesibukan para pengurus. Hal ini terjadi di 6 Kecamatan lokasi penelitian yaitu: 1) Kec. Sosa Kab. Tapanuli Selatan Sumut, 2) Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmaraya Sumbar, 3) Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi, 4) Kec. Cilegon Kota Cilegon Banten, 5) Kec. Banjarmasin Tengah Sulsel, 6) Kec. Pahandut Kota Palangkaraya Kalteng, 7) Kec. Tenggarong Kutai Kertanegara Kaltim, 8) Kec. Buleleng, Kab. Buleleng Bali, 9) Kec. Lembar Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, 10) Kec. Mandonga Kota Kendari Sultra, 11) Kec. Bitung Tengah Kota Bitung Sulut, 
5.	Keberadaan Forum/wadah Kerukunan antar Umat Beragama yang terbentuk sejak tahun 2003 dan masih efektif dan berfungsi sampai saat ini karena didukung oleh semua pemuka agama walaupun keberadaannya tidak seefektif lembaga adat yang ada. Hal ini terjadi di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi.
6.	Faktor penghambat dari sebagian besar forum/wadah yang telah terbentuk dan tidak berjalan sebagaimana mestinya adalah ketidaksediaan dana, dan kurang sungguh-sungguhnya para pengurus yang telah ditunjuk oleh para peserta pertemuan untuk menjalankan wadah/forum ini.
7.	Masyarakat dan pemerintah daerah sebenarnya menaruh perhatian dan harapan besar terhadap forum/wadah ini untuk dijadikan media mencari solusi pemecahan persoalan-persoalan yang berkenaan dengan kehidupan beragama dan hubungan antar dan intern umat beragama sebelum diteruskan kepada pihak-pihak yang berwenang. 

E.  Rekomendasi 
Memperhatikan hasil temuan lapangan yang dikemukakan di atas maka dapat diusulkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:
1.	Untuk kelangsungan keberadaan forum/wadah ini dan agar dapat efektif berfungsi sebagaimana harapan masyarakat maupun pemerintah daerah perlu mendapat perhatian berupa pembinaan/pembimbingan oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama Setjen Departemen Agama terhadap para pengurus inti Forum/Wadah Kerukunan Umat Beragama di tingkat kecamatan;
2.	Pemerintah daerah (camat) selaku pembina dalam kepengurusan forum/wadah ini perlu terus mendorong para pengurus agar lebih sering bersilaturrahmi antar satu dengan yang lain sehingga muncul gagasan-gagasan baru untuk kepentingan bersama menjaga kerukunan di wilayahnya.

Jakarta,     Juli   2008 
Kepala
Puslitbang Kehidupan
Keagamaan

Prof. H. Abd. Rahman Mas'ud, Ph.D
NIP. 150240107