Executive Summary
EFEKTIVITAS SOSIALISASI PERATURAN BERSAMA 
MENTERI AGAMA DN MENTERI DALAM NEGERI (PBM)
NOMOR 9 DAN 8 TAHUN 2006

PERMASALAHAN
Dalam kurun waktu sekitar sepuluh bulan sepanjang tahun 2006, pemerintah bersama Majelis-majelis Agama (MUI-PGI-KWI-PHDI-WALUBI) melakukan serangkaian kegiatan “Sosialisasi” (PBM No. 9 dan 8 thaun 2006), baik di tingkat pusat, propinsi maupun kota/kabupaten. Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, diharapkan PBM ini dapat dipahami, dihayati dan diimplementasikan dalam kehidupan nyata kehidupan sosial beragama dan berbangsa secara luas, tepat, benar serta efektif. Untuk mengetahui secara lebih jelas dan lengkap bagaimana dan sejauh mana respon masyarakat, berkenaan dengan sosialisasi PBM ini, baik dari sisi pemahaman, maupun aktualisasinya dalam praktek di lapangan, puslitbang Kehidupan Keagamaan, pada tahun anggaran 2007 telah melakukan kajian tentang “Efektivitas Sosialisasi PBM No. 9 dan 8 tahun 2006, di 13 lokasi masing-masing : Medan, Banda Aceh, Tanjung Pinang, Padang, Semarang, Surabaya, Denpasar, Kupang, Pontianak, Banjarmasin, Palangkaraya, Kendari dan Ambon.

TUJUAN
Berpedoman pada latar belakang permasalahan, secara umum tujuan kajian ini dirumuskan : 1) Mengetahui tingkat pencapaian tujuan sosialisasi PBM; 2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan PBM, dan 3) rekomendasi model sosialisasi PBM yang lebih efektif.
Berbagai informasi yang berhasil dihimpun melalui kajian ini diharapkan bermanfaat buat pihak-pihak terkait dalam rangka penyusunan dan implementasi kebijakan, khususnya terkait dengan upaya bersama untuk mewujudkan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pendirian rumah ibadah.

METODOLOGI
Kajian ini merupakan penelitian survey dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok, dengan jumlah sample sebanyak 260 exp, yang diseleksi dari populasi peserta sosialisasi PBM sebanyak 650 orang. Kajian ini bersifat diskriptif korelasional. Berusaha mendeskripsikan temuan data lapangan dan melihat hubungan antara data bebas (independent variable) dengan data yang bersifat terikat (dependent variable). Dalam menentukan pengaruh variable bebas terhadap variable terikat, digunakan analisis regresi linear dengan bantuan Statistical Package for Social Sciences (SPSS).

HASIL KAJIAN
Kesimpulan
1.	Karakteristik peserta sosialisasi PBM, rata-rata usia 45 tahun, tingkat pendidikan tinggi, dominan laki-laki, pekerjaan mayoritas PNS, penghasilan rata-rata Rp. 1.700.000,- pernah mengikuti sosialisasi PBM sebanyak dua kali, melakukan penyebaran informasi PBM tiga kali kepada umat seagama, dan dua kali kepada umat berbeda agama. Beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan meliputi : Sosialisasi PBM, penerapan PBM dari aspek pengetahuan dan sikap oleh eks peserta, nilai praktis atau manfaat sosialisasi dan kondisi kerukunan uamt beragama.
2.	Karakteristik responden, tidak berhubungan nyata dengan persepsi tentang sosialisasi PBM, tapi berhubungan nyata dengan prilaku penerapan PBM
3.	Perubah karakteristik responden (usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, sumber informasi, pendidikan, penghasilan, frekuensi sosialisasi, bentuk pastisipasi) berpengaruh sebesar 8,4 % terhadap persepsi tentang sosialisasi PBM, dan berpengaruh sebesar 13,4 % terhadap perubahan prilaku penerapan PBM.
4.	Persepsi tentang sosialisasi PBM, berpengaruh secara sangat nyata sebesar 1,9 % terhadap prilaku (pengetahuan dan sikap) penerapan PBM. Sementara prilaku berpengaruh sangat nyata sebesar 4,7 % terhadap manfaat sosialisasi PBM.
5.	Manfaat sosialisasiPBM berpengaruh sangat nyata sebesar 17,4 % terhadap kerukunan umat beragama.
6.	Sejumlah faktor yang mendukung pencapaian tujuan sosialisasi PBM antara lain : a) kerjasama Departemen Agama dengan Departemen Dalam Negeri, b) dukungan Majelis-majelis Agama, c) tersedianya program dan dukungan sumber daya bagi sosialisasi PBM, d) penguasaan materi sosialisasi PBM oleh fasilitator secara baik. Sementara faktor penghambat meliputi : a) fokus sosialisasi terhadap kelompok terbatas, b) kurang variatif dalm penggunaan metode, c) durasi waktu kurang lama, d) pendekatan tunggal tatap muka, e) keterbatasan sumber daya.

Rekomendasi
1.	Strategi sosialisasi PBM yang efektif untuk menciptakan kerukunan umat beragama adalah :
a.	Tidak melakukan segmentasi dalam penetapan subyek sasaran, sehingga semua orang mempunyai kesempatan yang sama dalam mengikuti proses pendidikan non formal untuk menciptakan dan memelihara kerukunan umat beragama melalui sosialisasi PBM.
b.	Sosialisasi dilakukan dengan pendekatan beragam, yaitu penggunaan media massa cetak (koran, majalah, leaflet, bokklet dan sejenisnya), maupun elektronik (televisi, radio, internet), kelompok dalam masyarakat, keluarga, dan sekolah dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi.
c.	Menetapkan tujuan sosialisasi yang sesuai dengan subyek dan kelompok sasaran, serta dapat diukur pencapaiannya.
d.	Merancang kurikulum sosialisasi yang memuat insur topik, episode, tujuan, materi, aktivitas belajar, sumber daya (manusia dan material) belajar, waktu, tempat, durasi, dan evaluasi.
e.	Memilah materi yang disesuaikan dengan subyek dan kelompok sasaran yang mengacu pada prinsip jumlah optimal, urutan (sequence), hubungan informasi baru dengan yang telah dimiliki subyek.
f.	Menggunakan variasi metode secara komprehensif yang antara lain terdiri atas ceramah, tanya jawab, diskusi, simulasi, role play, benchmarking.
g.	Menggunakan variasi media belajar yang antara lain terdiri dari bahan tulisan/cetakan, photo, slide naratif, film dokumenter.
h.	Melakukan evaluasi formatif dan sumatif untuk memantau perubahan perilaku dan perubahan kinerja eks peserta sosialisasi dalam menciptakan dan memelihara  kerukunan umat beragama.
i.	Sosialisasi dengan pendekatan kelompok, selalu diawali dengan kontrak belajar untuk mengetahui dan menampung aspirasi peserta.
2.	Pemerintah  daerah dan instansi pemerintah pusat di daerah terutama Kanwil depag dan kandepag menyediakan/meningkatkan dukungan sumber daya (manusia, finansial, material, sosial) kepada FKUB provinsi, kabupaten/kota agar mereka mampu merancang dan melaksanakan program utnuk memelihara kerukunan umat beragama yang antara lain melalui sosialisasi PBM.
3.	Provinsi yang belum memiliki peraturan gubernur tentang FKUB dan dewan penasehat FKUB provinsi, kabupaten/kota, perlu segera didesak melalui advokasi untuk menerbitkannya. Bagi provinsi yang telah memiliki peraturan gubernur tersebut segera mensosialisasikannya kepada umat beragama melalui instansi terkait, pemuka dan majelis agama, agar FKUB dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara optimal.
4.	Forum sejenis FKUB yang ada pada provinsi, kabupaten/kota tetap dijaga keberadaannya, dan dihimbau untuk berpartisipasi penuh dalam keanggotaan FKUB menurut PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006.

Jakarta,        Juli   2008 
Kepala
Puslitbang Kehidupan 
Keagamaan

Prof. H. Abd. Rahman Mas'ud, Ph.D
NIP. 150240107