Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis dalam pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal yang terdiri dari tiga materi hukum. Ketiga materi hukum tersebut yaitu: a) hukum perkawinan sebanyak 170 pasal; b) hukum kewarisan (wasiat, hibah) sebanyak 44 pasal; c) hukum perwakafan sebanyak 14 pasal. Kemudian ditambah dengan satu pasal ketentuan penutup.

Pada awalnya KHI akan diperjuangkan menjadi Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama. Akan tetapi karena kondisi politik belum memungkinkan, akhirnya KHI disahkan dengan Inpres No 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991. Melalui Inpres ini, Presiden menginstruksikan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI tersebut untuk dipergunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat luas yang membutuhkan.

Kemudian Menteri Agama melalui Keputusan Menteri No 154 Tahun 1991 menetapkan pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 1991 dan menunjuk Dirjen Kelembagaan Agama Islam dan Urusan Haji untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Keputusan Menteri tersebut dalam bidang tugasnya masing-masing.

Kedua lembaga tersebut kemudian melakukan sosialisasi secara inetens terhadap KHI tersebut. Begitu pula Badan Pembinaan Peradilan Agama, bahkan sampai kini lembaga tersebut menjadikan KHI sebagai sumber referensi dalam menangani perkara-perkara yang ada.